Pelabuhan
Cirebon merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki nilai sejarah dan peranan
ang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya. Peranannya seagai pelabuhan
dengan perkembangannya berganti fungsi mulai dari sebagai tempat berlabuhnya
kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal besar, kemudian sebagai tempat bongkar
muat akomodasi komoditas seperti kerajinan rotan dll. Yang pada akhirnya pada
tahun 2003 berganti menjadi bongkar muat komoditas hasil bumi yaitu batubara dn
minyak.
Pergantian
peran pelabuhan disebabkan pada tahun 2008 tercatat bahwa industry-industri
beralih menggunakan batubara, sehingga dominasi bongkar muat dari tahun 2003
sampai sekarang setiap tahunnya meningkat. Setiap harinya kurang lebih dari 300
truk pengangkut batubara keluar-masuk dari pelabuhan selama 24 jam, yang
seterusnya untuk didistribusikan di berbagai industry-industri yang tersebar di
kota-kota besar seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, dan sebagainya.
Dalam
perjuangannya masyarakat Kelurahan Panjunan yang terwadahi dalam Paguyuban
Masyarakat Panjunan Bersatu (PMPB) sudah melakukan berbagai macam ikhtiar untuk
diberhentikannya aktifitas bongkar muat batubara tersebut, mulai dari pegadaan
rapat sampai penyuratan kepada berbagai pihak yang terkait khususnya DPRD,
Walikota, Gubernur, Kementrian yang terkait dan pihak PT. Pelindo II sendiri. Yang
pada akhirnya keluarlah Surat Rekomendasi dari walikota pada tanggal 5 November
2015. Namun dari hasil penelusuran kami menemukan belum adanya deadline atau
kepastian yang jelas untuk memberhentikan aktifitas bongkar muat batubara.
Dari
dampak bongkar muat tersebut menghasilkan berbagai masalah seperti dampak pada
kesehatan masyarakat dan rusaknya ekosistem disekitar aktifitas bongkar muat
yang dikarenakan polusi partikel batubara yang berterbangan sejauh puluhan
kilometer dan sisa bongkar muat juga berjatuhan kedalam air pada daerah
pesisirnya. Dapat dibaca dibawah ini merupakan aspek-aspek dari polusi batubara
antara lain :
1.
Aspek
Kesehatan dari Polusi Bongkar Muat Batubara
Masyarakat yang berada di Kelurahan Panjunan terdiri
dari 10 RW dengan jumlah penduduk 12.492 jiwa (April 2015). Secara jelas
terkena dampaknya terkhusus di RW : 01 dan RW : 10 yang langsung berbatasan
dengan pelabuhan.berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas pesisir
tercatat pada tahun 2013 bahwa 36,66% jiwa terkena 7 penyakit pernafasan
seperti ISPA, batuk, bronchitis dll. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan
prosentase sebesar 2,35% yaitu dari 36,66% naik sebesar 39,01%. Dari hasil
wawancara dengan warga disekitar terdapat kabar bahwa dampak bongkar muat
batubara sudah menelan korban jiwa dikarenakan hidunya penuh dengan debu
batubara.
2.
Aspek
Lingkungan dari Polusi Bongkar Muat Batubara
Di dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan
hidup. Hal tersebut untuk membatasi berbagai pencemaran yang diakibatkan dari
suatu aktivitas perindustrian maupun jasa perindustrin, baik itu bekenaan
dengan air, udara, dan daratan dilakukan oleh WALHI yag kemudian dilegalkan
menjadi sertivikat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor:
128/P3KL2/09/2015 yang hasil analisisnya dari empat titik koordinat menunjukan
bahwa salah satu titik koordinat S060 42’28.3 dan E1080
34’03.2 atau di Balai Pendidikan dan Sosial RT:03/RW:10 Kel. Panjunan Kec.
Lemahwungkuk Kota Cirebon yaitu mengumumkan hasil tentang baku mutu udara
ambient sebesar TPS 249 
g/Nm3.
g/Nm3.
Secara umum batubara merupakan bahan bakar termurah namun tidak
bisa kita akui bahwa batubara merupakan bahan bakar yang bersih. Di dalam dur
hidup batubara menunjukan kekotoran-kekotoran yang sangat signifikan yang
berdampak pada alam dan makhluk hidup. Mulai dari ditambang sampai pada pengelolaan
(pembakaran) untuk industry-industri. Ditambang, batubara mengalami proses
pemiliha dan pencucian yang kemudian meninggalkan limbah buangan berupa logam
berat dan zat kimia beracun yang dapat mencemari air dan membunuh ekosistem di
dalamnya. Pada pengangkutan dan pengiriman batubara melalui transportasi darat,
air maupun udara meningglakan/menerbangkan debu batubara yang ukurannya bisa
sampai tak kasat mata yang berakibat penyakit jantung dan paru bila terhirup
manusia. Kemudian dalam pengelolaan (pembakaran) yang dilakukan industry
pengguna batubara (misal: PLTU bertenaga batubar), sisa pembakaran batubara
berupa asap (mengandung unsur kimia seperti Nitrogen Iksida, Sulfur Dioksida,
Partikulat Ozon, Karbon Dioksida dll) yang keluar pada cerobog asap dapat
mencemari udara yang bisa mengakibatkan perubaha iklim.
Kembali ke Cirebon, pada kenyatannya Kota Cirebon sudah mengalami
darurat polusi mulai dikarenakan factor kendaraan yang banyak dan terus
bertambah, factor pembangunan gedung-gedung yang mengikis lahan-lahan
produktif, factor tidak adanya hutan kota, factor kepadatan penduduk dan
ditambah karena factor polusi batubara. Kencintaan masyarakat dan pemerintah
pada Cirebon merupakan kecintaan yan semu dan omong doing! Karena dalam
pengelolaan wilayahnya saja ternyata sudah ikut berpartisipasi merusak
ligkungan hidup dan mengambil keuntungan pribadi/kelompok terkhusus Pejabat
Pemerintah Kota Cirebon. Akankah kita akan terus menutup mata dan acuh akan
keadaan yang sudah jelas membunuh kita dan generasi penerus secara perlahan?
3.
Aspek
Hukum dari Polusi Bongkar Muat Batubara
Dari hasil analisis yang sudah dipaparkan di atas
tentang baku mutu udara adalah sebesar TPS 249 g/Nm3. Hasil
analisis tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun
1999 yang telah menetapkan ketentuan tentang baku mutu udara ambient nasional
sebesar TPS
230 g/Nm3. Hal ini
menunjukan bahwa sudah sangat jauh dari asas manfaat dan keadilan. Bilamana
kita merujuk pada Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No.2 Tahun 1988 hanya
menetapkan baku mutu sebesar TPS 0,28 g/Nm3.
g/Nm3. Hasil
analisis tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun
1999 yang telah menetapkan ketentuan tentang baku mutu udara ambient nasional
sebesar TPS
230 g/Nm3. Hal ini
menunjukan bahwa sudah sangat jauh dari asas manfaat dan keadilan. Bilamana
kita merujuk pada Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No.2 Tahun 1988 hanya
menetapkan baku mutu sebesar TPS 0,28 g/Nm3.
Di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dari ketidak sesuaian
tersebut sudah masuk dalam definisi Pencemaran Lingkungan Hidup adalah
masuk/dimasukannya mahluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan. Lebih lanjut menurut pasal 87 (1) berbunyi : “Setiap
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum
berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian
pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau
melakukan tindakan tertentu.
Hasil analisis
sudah tidak mengindahka amanat UUD 945 pada pasal 28 huruf (H) angka (1) yang
menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan seterusnya dalam pasal 28 huruf (I) angka
(4) menyampaikan bahwa : “Perlindungan, Kemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak
Asasi Manusia adalah Tnggungjawab Negara, terutama PEMERINTAH”.