Jokowi mengungkapkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang ada perbaikan. Akan tetapi, seharusnya tidak ada instansi pemerintah yang mendapatkan opini tersebut ke depannya.
"4 KL yang peroleh opini tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclaimer tahun lalu disclaimer 7, sekarang 4," kata Jokowi dilansir dari detik.com, Senin (6/6/2016).
Empat KL tersebut adalah Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora), TVRI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Tahun lalu saya sebutkan KL mana, sekarang saya sebutkan lagi supaya diingat-ingat tahun depan tidak lagi. Ini perlu jadi catatan," tegasnya.
Sementara itu, 56 KL memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 KL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Secara keseluruhan, LKPP 2015 mendapat opini WDP.
Jokowi menambahkan, laporan keuangan periode 2015 memang menggunakan sistem baru untuk menunjang sisi akurat. Ada tiga laporan tambahan, yakni terkait ekuitas, operasional dan perubahan SAL (Sisa Anggaran Lebih).
"Tidak mudah. Tahun lalu saya ragu-ragu apakah ini bisa dikerjakan oleh kita semua," ujar Jokowi.